Tapis Berseri - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui dan menetapkan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2014 (APBN) 2014. Jumlah anggaran belanja negara tahun anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp1.842,4 triliun.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit memberikan pandangan fraksi-fraksi yang ada di DPR mengenai asumsi makro RAPBN 2014 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang membahas RUU APBN 2014.
Andi menjelaskan, Fraksi PDIP berpendapat bahwa Pemerintah harus mengendalikan subsidi Bahan Bakar Minya bersubsidi yang sudah ditetapkan 48 juta kiloliter. Sementara PKS menyebut, koreksi Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dari 6,4 persen menjadi 6 persen, menunjukkan kelemahan perencanaan Pemerintah.
"Gerindra mengatakan bahwa RUU APBN 2014 belum memenuhi harapan mengedepankan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pembangunan dengan semangat pro poor, pro job, dan pro growth," terang Andi di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Sementara Hanura, lanjut Andi, berpendapat pemerintah harus fokus memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan infrastruktur.
Fraksi PKB dan PAN sendiri, mendukung pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektivitas belanja Kementerian dengan sistem reward and punishment, dan meminta agar pemerintah lebih tegas dalam menentukan angka cost recovery dan lifting migas.
"Fraksi PPP meminta pemerintah memperbaiki tata kelola Sumber Daya Alam, baik melalui renegosiasi kontrak karya pertambangan, reformasi regulasi, dan perciptaan iklim investasi yang sehat. Golkar meminta agar pemerintah menjaga rasio utang terhadap PDB utamanya utang luar negeri".
Andi menyatakan Demokrat meminta agar Pemerintah mengubah kebijakan subsidi harga menjadi subsidi tepat sasaran sehingga alokasi anggaran subsidi untuk meringankan beban masyarakat.
